1901 Ratu Wilhelmina & Trias Van deventer (Politik Etis)

Queen Wilhelmina of the Netherlands' and

 Duke Heinrich of Mecklenburg-Strelitz

Pasangan ini menikah pada tanggal 7 Februari 1901 di The Grote of Sint-Jacobskerk di Den Haag di Belanda. Setelah pernikahan, Heinrich menjadi Pangeran Belanda dan juga dikenal dengan versi Belanda namanya - Hendrik. Wilhelmina memutuskan bahwa rumah kerajaan Belanda akan tetap House of Orange-Nassau dan tidak berubah ke House of Mecklenburg-Schwerin. Meskipun pernikahan adalah satu damai, Wilhelmina dan Hendrik tumbuh terpisah karena mistisisme agama dan ketidaksetiaan dan frustrasi atas kurangnya peran resmi di Belanda. 

Peresmian Ratu Wilhelmina 17sept1901

Raja Willem III adalah raja ketiga dari Belanda, dan telah menikahi sepupunya Sophie dari Württemberg pada tahun 1839. Pasangan itu memiliki tiga anak laki-laki, Willem (1840-1879), Maurits, (1843-1850), dan Alexander (1851-1884), Ratu Sophie telah meninggal pada tahun 1877 dan Willem sangat ingin menikah lagi. 

Setelah mempertimbangkan beberapa putri lain, Willem yang berusia 62 tahun pada saat itu menikahi Putri Emma dari Waldeck dan Pyrmont yang berusia 21 tahun. 19 bulan kemudian, Putri Emma melahirkan Wilhelmina yang lahir pada 31 Agustus 1880 di Istana Noordeinde di Den Haag, Belanda. Pada saat kelahirannya, Wilhelmina sangat beruntung sekali kali penerus kerajaan Belanda pada saat itu hanyalah dia, ketiga kakak dan pamannya  Pangeran Frederick dari Belanda sudah meninggal. Wilhelmina adalah pewaris tunggal.

Raja Willem III meninggal pada tanggal 23 November 1890, ​​sehingga Wilhelmina yang pada saat itu berusia sepuluh tahun menjadi Ratu. Sampai Wilhelmina berusia 18 tahun, Ratu Emma menjabat sebagai bupati. Pada tanggal 6 September 1891, ketika Wilhelmina berusia 18 tahun, peresmian nya diadakan di Nieuwe Kerk di Amsterdam.

Setelah menikah maka pada tanggal 17 September 1901, Wilhelmina pun dinobatkan sebagai Ratu Belanda. Pada pidato penobatannya ini, Wilhelmina menegaskan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda, bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi (een eerschuld) terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tadi ke dalam kebijakan politik etis, yang terangkum dalam program Trias Van deventer yang meliputi:

1. Irigasi (pengairan), membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian.
2. Emigrasi yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi.
3. Edukasi yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan.

Banyak pihak menghubungkan kebijakan baru politik Belanda ini dengan pemikiran dan tulisan-tulsian Van Deventer yang diterbitkan beberapa waktu sebelumnya, sehingga Van Deventer kemudian dikenal sebagai pencetus politik etis ini.

Kebijakan pertama dan kedua disalahgunakan oleh Pemerintah Belanda dengan membangun irigasi untuk perkebunan-perkebunan Belanda dan emigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja rodi. Hanya pendidikan yang berarti bagi bangsa Indonesia.

Pengaruh politik etis dalam bidang pengajaran dan pendidikan sangat berperan sekali dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan dan pengajaran di Hindia Belanda. Salah seorang dari kelompok etis yang sangat berjasa dalam bidang ini adalah Mr. J.H. Abendanon (1852-1925) yang Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan selama lima tahun (1900-1905). Sejak tahun 1900 inilah berdiri sekolah-sekolah, baik untuk kaum priyayi maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah.

Sementara itu, dalam masyarakat telah terjadi semacam pertukaran mental antara orang-orang Belanda dan orang-orang pribumi. Kalangan pendukung politik etis merasa prihatin terhadap pribumi yang mendapatkan diskriminasi sosial-budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka berusaha menyadarkan kaum pribumi agar melepaskan diri dari belenggu feodal dan mengembangkan diri menurut model Barat, yang mencakup proses emansipasi dan menuntut pendidikan ke arah swadaya.

Pelaksanaan politik etis bukannya tidak mendapat kritik. Kalangan Indo, yang secara sosial adalah warga kelas dua namun secara hukum termasuk orang Eropa merasa ditinggalkan. Di kalangan mereka terdapat ketidakpuasan karena pembangunan lembaga-lembaga pendidikan hanya ditujukan kepada kalangan pribumi (eksklusif). Akibatnya, orang-orang campuran tidak dapat masuk ke tempat itu, sementara pilihan bagi mereka untuk jenjang pendidikan lebih tinggi haruslah pergi ke Eropa, yang biayanya sangat mahal.

Ernest Douwes Dekker termasuk yang menentang ekses pelaksanaan politik ini karena meneruskan pandangan pemerintah kolonial yang memandang hanya orang pribumilah yang harus ditolong, padahal seharusnya politik etis ditujukan untuk semua penduduk asli Hindia Belanda (Indiers), yang di dalamnya termasuk pula orang Eropa yang menetap (blijvers). 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Etis)